Kabarasta - DRPD Kabupeten Blora menggelar serangkaian rapat paripurna di ruang pertemuan setempat, Sabtu (5/7/2025). Salah satu agenda rapat adalah pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna dihadiri Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Forkopimda Blora, Pimpinan dan Anggota DPRD Blora serta pimpinan OPD.
Ketua DPRD Blora Mustopa menyampaikan, untuk efektif dan efisiensi waktu, pandangan umum fraksi-fraksi tidak disampaikan masing-masing fraksi, namun akan disampaikan tiga orang juru bicara, seorang juru bicara mewakili gabungan dari lima fraksi, seorang juru bicara dari Fraksi PDI Perjuangan, dan seorang juru bicara dari Fraksi Pembangunan Sejahtera.
Atas Pemandangan Umum Gabungan Fraksi-Fraksi Bupati Blora menyatakan sangat setuju bahwa dalam hal pembentukan Perda, alat penegak peraturan daerah harus menjadi prioritas utama.
Saran agar meningkatkan alokasi anggaran bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran guna perhatian terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan kami, tentunya tetap dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada serta prioritas-prioritas lain yang menjadi target pembangunan selanjutnya.
Terkait pengembangan Bendungan Randugunting sebagai destinasi wisata unggulan Blora, tentu ini akan menjadi hal yang sangat positif yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar bendungan.
“Kedepannya Pemerintah Kabupaten Blora akan mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangan bendungan Randugunting sehingga dapat memperluas akses air bersih bagi masyarakat,” kata Bupati Blora.
Lebih lanjut disampaikan oleh Bupati Blora Potensi Migas di Kabupaten Blora memang cukup besar, terbukti dengan banyaknya sumur minyak yang dikelola masyarakat.
Dengan terbitnya Permen ESDM No.14/2025, sumur migas masyarakat akan dilegalkan dengan persyaratan tertentu.
Langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora bersama BUMD PT. Blora Patra Energi adalah melakukan inventarisasi Sumur Masyarakat di lapangan yang akan dijadikan dasar usulan pengelolaan.
Pemerintah Kabupaten Blora akan menunjuk BUMD PT. Blora Patra Energi sebagai BUMD pengelola sumur migas masyarakat berdasarkan ketentuan Permen ESDM No.14/2025. Dengan pengelolaan sumur migas masyarakat bersama masyarakat, akan diperoleh deviden yang meningkat dan Dana Bagi Hasil Migas yang lebih besar.
“Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Blora atas capaian positif dalam peningkatan penyerapan APBD dan pertumbuhan PAD yang menunjukkan tren kenaikan,” jelasnya.
“Mengenai besaran belanja pegawai, mohon maaf, setelah kami cek kembali, sekitar 1,1 miliar, dan total APBD Kabupaten Blora sekitar 2,6 triliun, sehingga persentase belanja pegawai sebesar 41,81% dari total belanja dan transfer,” lanjutnya.
Namun dari total APBD 1,1 trilyun jika dikurangi dengan belanja profesi guru, tambahan penghasilan guru dan belanja pegawai BLUD, total belanja pegawai kita adalah sebesar 870 miliar, sehingga persentasenya adalah sebesar 30,75%.
Selain itu, untuk menutup belanja pegawai yang dinilai cukup tinggi, salah satu caranya adalah dengan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga kondisi Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Blora tetap tinggi.
Berkaitan dengan potensi wisata daerah, Pemerintah Kabupaten Blora akan berupaya lebih maksimal membuka jalur investasi, memperbaiki infrastruktur pendukung dan meningkatkan promosi, sehingga sektor pariwisata bisa menjadi penyumbang PAD yang signifikan.
Menanggapi masalah pendidikan, tentu menjadi tanggung jawab kita bersama dan Pemerintah Kabupaten Blora terus berkomitmen menjadikan sektor pendidikan menjadi prioritas pembangunan agar dapat mewujudkan generasi yang berkualitas, unggul dan berdaya saing.
Berikutnya, atas pandangan umum dari Fraksi Partai PDIP Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan terkait tren kontribusi PAD yang cukup baik dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Blora akan terus berupaya meningkatkan PAD lebih baik lagi.
Terkait belanja pegawai yang mengalami kenaikan dalam kurun waktu tiga tahun ini dikarenakan adanya pengangkatan PPPK. Tingginya realisasi belanja pegawai ini, tentu akan mempengaruhi kondisi kemampuan keuangan daerah, tapi dengan adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan, kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Blora masih tergolong tinggi.
“Kami menyadari masih relatif tingginya belanja barang dan jasa yang digunakan untuk kebutuhan operasional dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta untuk pelayanan kepada masyarakat. Kami terus berkomitmen serta berupaya untuk menjalankan sistem identifikasi dan prioritisasi untuk menentukan pengadaan barang dan jasa mana yang benar-benar mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
(Men/Redaksi)
Posting Komentar