Salah satu PPTS dari Kecamatan Jati, Sri Setyowati mengaku khawatir usahanya tergeser dengan keberadaan Kopdes yang menjual pupuk bersubsidi.
"Saya itu galau, ada wacana Kopdes boleh menjual pupuk subsidi, terus nanti nasib kami bagaimana, padahal kami sudah bertahun-tahun membantu pemerintah menyerap pupuk petani," ungkapnya.
PPTS lain dari Desa Kalinanas, Yusuf berharap agar perjanjian PPTS dengan PI bisa diperpanjang 5 tahun sekali.
" Kalau harapan kami perjanjian tidak 1 tahun tapi langsung 5 tahun sekali. Kalau setahun itu kami masih was-was. Kami ini kan usaha butuh modal juga, biar kami bisa tenang kalau bisa perjanjiannya bisa langsung 5 tahun," harapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Firman Subagyo menjamin keberadaan PPTS. Ia meminta PPTS tetap tenang dan bekerja sesuai aturan.
"Saya katakan tidak perlu khawatir karena ini harus ada 3 hal, yang pertama pelaksana ini harus punya manajemen yang bagus, sumber daya manusia yang bagus dan modal yang cukup jadi tidak mudah menjadi PUD distributor. Jadi saya minta mereka tetap tenang yang terpenting pupuk itu tidak disalahgunakan, Pupuk harus tepat sasaran, tepat mutu dan kualitas," ucapnya.
Ia memastikan peran PPTS tidak akan digantikan oleh Kopdes.
"In Syaa Allah tidak (tergusur-red). Prinsip dasar Pak Prabowo itu kan akan menghidupkan usaha dari bawah. Gak mungkin PUD dan PPTS yang sudah 20 tahun menyelamatkan uang negara itu akan dikorbankan begitu saja," jelasnya.
Sementara itu, SM Regional 2b PI, Jeff Narapati mengatakan saat ini di Blora sudah ada 38 KDMP yang mengajukan menjadi distributor pupuk bersubsidi.
"Tentunya kami akan mendukung program dari pemerintah, dan di Blora sudah ada 38 KDMP yang melakukan pengajuan yang infonya sudah terbangun dan operasional ini kami sedang melakukan survey. Tentu dalam melakukan survey kami sesuai prosedur dan SOP kami cek legalitasnya dan kesesuaian untuk menjadi PPTS bersubsidi," paparnya.
Terkait Alokasi pupuk, Dijelaskan akan diberikan sesuai dengan RDKK yang ada.
"Tidak hanya KDMP, PPTS dalam mengampu suatu wilayah itu mengacu pada RDKK, jadi satu PPTS itu mengampu beberapa kelompok tani. Nah kalau ada KDMP tentu kita akan melakukan ploting kelompok tani mana yang nantinya akan diampu oleh KDMP tentu itu hasil dari koordinasi dengan PPTS setempat," jelasnya.
(Men/Redaksi)
Posting Komentar