Polemik Penentuan Ketua DPRD Blora Berakhir Happy Ending

Jajaran Pengurus PKB Blora. Foto: Istimewa

Kabarasta- Proses pemilihan ketua DPRD Blora di internal jajaran pengurus PKB sempat memanas. Hal ini menyusul adanya protes dari salah satu wakil ketua DPC PKB Blora, Ahmad Labib Hilmy. Labib kecewa lantaran namanya tidak termasuk dari 3 calon ketua DPRD Blora yang diusulkan ke DPP.

PKB Blora berhak mengisi jabatan ketua DPRD setelah menjadi pemenang dengan meraih 11 kursi di Pileg 2024. Dalam prosesnya PKB memilih Mustopa untuk mengisi jabatan ketua DPRD Blora. 

Ketua DPC PKB Blora Abdul Hakim mengatakan, persoalan penentuan ketua DPRD yang sempat  memanas karena adanya mis komunikasi. Saat ini persoalan tersebut telah diselesaikan setelah semuanya ditunjukkan SK dari DPP PKB.

"Ya kemarin itu miss komunikasi biasa, kita menyuarakan pendapat itu bisa, tapi toh pada akhirnya semua harus mengikuti keputusan pusat. Kalau kita diskusi itu biasa, kita bentak-bentak an juga biasa, dinamika itu tidak menjadi masalah," jelas Hakim di Kantor DPC PKB Blora, Selasa (11/).

Hakim membantah adanya perpecahan di tubuh PKB soal polemik penentuan ketua DPRD ini. Ia memastikan seluruh kader tetap solid.

" Tidak ada perpecahan ini nyatanya Pak Mustopa, Gus Labib hadir dan sudah kita sampaikan. SK nya  kemaren kan belum tahu seperti  apa dan setelah SK turun kita perlihatkan semua bisa menerima.
Sudah clear tidak ada masalah kemarin hanya mis sudah diselesaikan," ungkapnya.

Sementara itu, Ahmad Labib mengaku legawa dengan SK yang dikeluarkan DPP. Iapun akan menghormati apa yang telah diputuskan DPP.

" Dan intinya jika DPP sudah memutuskan kita sebagai kader menerima apa yang diputuskan DPP. Saya kira dinamika yang ada kemarin menjadi pembelajaran bersama karena dalam organisasi itu perbedaan pendapat itu biasa. Jelas sudah menerima," jelasnya.

(Manda/Redaksi)